Kelola PBJ: Jabfung Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Kota Singkawang Masih Terbuka


Dalam rangka upaya melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 88 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Eko Susanto, ST, MT selaku Kepala Bagian PBJ Setda Singkawang saat memimpin Briefing Internal UKPBJ menyebutkan, “UKPBJ Kota Singkawang telah melakukan perhitungan Analisa Beban Kerja terhadap kebutuhan Jabfung PPBJ seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang baik yang bertugas sebagai Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan. Hasil analisa ini selanjutnya menjadi dasar kami mengajukan usulan untuk dibukanya formasi Pengelola PBJ”, lanjutnya. Belaiu menambahkan bahwa ketentuan wajibnya Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dijabat oleh Pejabat Pengelola PBJ ini paling lambat sampai dengan Desember 2020.

Hasil konfirmasi kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi, Eko Subyanto, S.Pt, MT mengatakan, “hasil Analisa Beban Kerja (ABK) dan pemetaan kebutuhan Jabatan Fungsioal PPBJ Kota Singkawang ini membutuhkan 35 personil PPBJ. Sementara saat ini UKPBJ Singkawang baru ada 5 Jabfung PPBJ. Kami sudah mengajukan permohonan rekomendasi kebutuhan Jabfung PPBJ ke Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP selaku instansi Pembina pengadaan barang dan jasa. Setelah mendapat rekomendasi yang disetujui baru sebanyak 19 orang dengan rincian 12 orang untuk Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, 6 orang untuk Pengelola Pengadaan Barang/jasa Muda dan 1 orang untuk pengelola Pengadaan Barang/jasa Madya. Dengan demikian masih terbuka lebar peluang bagi ASN yang ingin menjadi Fungsional Pengelola Pengadaan barang dan jasa”, ujarnya.

 

Tim Kreatif UKPBJ