Kode Etik

 

 

KODE ETIK

BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

 


KATA PENGANTAR


 

Buku ini dibuat sebagai panduan dan pengingat bagi seluruh pegawai pada bagian pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Singkawang. Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan :

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767).
  4. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 46).
  5. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Singkawang.

 


PRINSIP PENGADAAN BARANG/ JASA


 

  1. Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
  1. Efisien;
  2. Efektif;
  3. Transparan;
  4. Terbuka;
  5. Bersaing;
  6. Adil/ tidak diskriminatif; dan
  7. Akuntabel.
  1. Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud adalah:
  1. Efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencari kualitas dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  2. Efektif mempunyai makna bahwa pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  3. Transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/ jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
  4. Terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan barang/ jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
  5. Bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/ jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang menggangu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/ jasa;
  6. Adil/ tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
  7. Akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

 


KODE ETIK


 

  1. Kode etik bertujuan sebagai pedoman profesional individu pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/ jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendampingan, jasa konsultasi dan jasa lain yang terkait.
  2. Prinsip Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi pengadaan barang/ jasa dengan melaksanakan antara lain:
  1. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
  2. Bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan
  3. Berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan martabat profesi ahli pengadaan.

 


ETIKA DASAR KODE ETIK


 

Etika Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud antara lain:

  1. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, akuntabel dan kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
  2. Melakukan kegiatan pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan;
  3. Memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara obyektif, jujur, akuntabel dan kredibel;
  4. Bekerja untuk pemerintah daerah, pemberi kerja, klien dan masyarakat secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konfilik kepentingan;
  5. Membangun reputasi profesional pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/ jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa; dan
  6. Menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/ jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.

 


ETIKA KODE ETIK


  1. Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud, setiap penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/ jasa harus taat pada etika kode etik sebagai berikut:
  1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;
  2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa;
  3. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  4. Menerima dan bertangung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesempatan tertulis para pihak;
  5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/ jasa;
  6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa;
  7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa;
  9. Cermat;
  10. Patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
  11. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  12. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
  13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/ atau kewenangan yang dimiliki;
  14. Tidak menyimpang dari prosedur;
  15. Proaktif; dan
  16. Tanggap/ responsif.
  1. Setiap pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/ jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa dalam melaksanakan tugas masing-masing dilarang:
  1. Mengharapkan dan/ atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/ jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/ jasa;
  2. Memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/ atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
  3. Melakukan negosiasi, pertemuan dan/ atau pembicaraan dengan penyedia barang/ jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/ jasa diluar kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja;
  4. Menggunakan fasilitas/ sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/ atau pihak lain;
  5. Melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/ jasa yang diskriminatif/ pilih kasih;
  6. Mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; dan
  7. Mengucapkan perkataan yang tidak etis dan berifat melecehkan kepada penyedia barang/ jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/ jasa atau masyarakat.